Tidak Miliki NPPBC, Satu Pengecer Miras Pabrikan Disanksi

By

MERAUKE-Karena tidak memiliki   Nomor Pokok Pengusaha Bea dan Cukai (NPPBC) maka satu  pengecer minuman keras pabrikan di Merauke diberi sanksi administrasi. Kepala Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Merauke Dian Monas Junaidy Kaban mengungkapkan bahwa satu  dari 21 pengecer Miras Pabrikan di Merauke tersebut diberikan sanksi administrasi karena tidak memilik NPPBC. 

   “Sanksi administrasi yang kita berikan berupa denda  sebesar Rp 20 juta. Kalau bikin lagi nanti maka dendanya kelipatan itu. Karena untuk denda  yang melanggar antara Rp 20-200 juta,’’ kata Dian Monas Junaidy Kaban saat memberikan sosialisasi  terkait dengan NPPBC kepada  para distributor dan pengecer minuman beralkohol atau miras tersebut,  Kamis (25/11) kemarin. 

   Dian menjelaskan bahwa untuk Merauke tercatat 2 penyalur dan 21 penjualan eceran Miras  tersebut. “Kita berikan arahan-arahan kepada mereka apa yang  harus dilakukan terkait persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi mereka untuk disebut penyalur atau distributor dan sebagai tempat penjualan eceran atau pengecer,” terangnya.

   Menurutnya, bahwa  barang yang dijual tersebut adalah barang yang kena cukai. “Di sini kita mengingatkan  kembali supaya pengawasan kita terhadap distribusi  dari minuman yang mengadung alkohol bisa terkelola dengan baik,” terangnya.

    Dikatakan seluruh  penyalur dan pengecer dari minuman yang mengandung alkohol  ini harus memiliki  NPPBC sehingga muda dilakukan pengawasan. Ditanya besarnya pendapatan yang diperoleh dari penyalur dan pengecer tersebut, Dian  Monas Junaidy Kaban mengungkapkan bahwa  Miras yang  sampai ke Merauke tersebut sudah dikenakan cukai. 

   “Begitu akan keluar dari pabrik, langsung  dikenakan pita cukai. Nah, pita cukainya itu sudah dibayar saat akan keluar dari pabrik. Sementara kita sini hanya pengawasan, apakah miras yang dijual itu sudah dikenakan  pita cukai atau belum. Untuk penerimanya sendirik dari pabrikan. Karena disini  tidak ada pabrikan sehingga disini hanya sebagai penyalur dan konsumsi. Kecuali pemda yang mengenakan tarif retribusi itu  tersendiri,’’ pungkasnya. (ulo/tri)   

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: