Beranda Merauke Hari Ini Tiga Bulan Kerja di PT FILS, 9Warga Myanmar Belum Dilaporkan

Tiga Bulan Kerja di PT FILS, 9Warga Myanmar Belum Dilaporkan

0
Fransiskus Tutur Prayitno   ( foto : Sulo/Cepos )

MERAUKE-Dinas Tenaga  Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merauke  belum mengetahui adanya 9 warga   asing asal Myanmar yang  dipekerjakan oleh  PT Fish Indo Lintas Samudera (FILS).  Oleh warga setempat, perusahaan    yang  bergerak dalam usaha pengeringan ikan    baik laut maupun  ikan rawa   tersebut telah beroperasi selama  kurang lebih  3 bulan. Meski  begitu, pihak  RT setempat belum mengetahui adanya perusahaan    pengeringan ikan   di wilayah kerjanya itu. 

   Kepada wartawan  kemarin, Sekretaris  Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merauke  Fransiskus Tutur Prayitno  mengaku  jika pihaknya  belum mendapatkan  laporan  terkait dengan adanya warga asing yang bekerja di Merauke  tersebut. 

   Semestinya, kata    Fransiskus  Tutur  Prayitno, jika ada    warga asing yang   bekerja di wilayah  Kabupaten Merauke  harus dilaporkan ke  Pemerintah Daerah dalam hal Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merauke sehingga pihaknya  juga bisa melakukan pengawasan  terhadap tenaga kerja  asing. Apakah   kehadiran dari  warga negara asing  tersebut  sesuai dengan  izin yang diberikan.  ‘’Kami belum mendapat laporan  adanya tenaga asing  asal Myanmar  tersebut,’’ jelasnya.  

    Karena itu, lanjut Fransiskus Tutur   Prayitno, pihaknya akan  melakukan peninjauan   lapangan terlebih dahulu untuk melihat status kelayakan kerja  dari tenaga kerja asing  itu. Apakah sudah  melalui proses   perizinan   dari Keimigrasian   atau belum.   

  “Kami dengan bagian  pengawas akan turun untuk melakukan pengecekan. Kalau  keberadaan tenaga kerja asing   tersebut tidak sah,  maka kita akan melakukan proses lebih lanjut. Paling   tidak, kita memulangkan mereka,’’ katanya.    

   Fransiskus  juga mengaku  bahwa jika  ke-9    TKA  tersebut sudah 3 bulan berada di Merauke  dan  pihaknya belum mengetahui merupakan sebuah kelalaian dari pihaknya. Karena saat ini, fungsi  pengawas   tenaga kerja  berada di provinsi. ‘’Mau tidak mau   kami harus koordinasi dengan pengawas tenaga kerja  yang ada di provinsi, sehingga   mungkin kita sama-sama  ke lapangan untuk melihat. karena   fungsi pengawasan  TKA  itu ada di pengawas   termasuk memberi  tindakan hukum ada di pengawas.  Sedangkan   kami hanya memberi  rekomendasi dan perpanjangan Inta  itu sendiri. Namun sampai sekarang kami  belum mendapat  laporan    9 TKA  tersebut,’’ tandasnya. (ulo/tri)   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here