Tiga SKPD di Merauke Menjadi Sasaran Penilaian Pelayanan Publik

By
Tim  Penilai dari Biro Organisasi  Setda Provinsi Papua saat melakukan penilaian terhadap pelayanan publik  pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merauke, Kamis (12/9)   ( FOTO : Sulo/Cepos)

MERAUKE-Tiga  SKPD di  Kabupaten Merauke menjadi sasaran  penilaian atau evaluasi  pelayanan publik dari Biro Organisasi  Setda Provinsi  Papua. Ketiga SKPD yang jadi sasaran  penilaian  tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke  dan RSUD Merauke.  Penilaian ini dimulai  dari DPMPTSP Kabupaten Merauke, Kamis (12/9).   

   Kepala Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Philipus Ulukyanan  didampingi  Kasubag Pelayanan  Publik  Sistem dan Prosedur Kerja Biro Organisasi Setda  Papua Apliana  Yocku, mengungkapkan  bahwa  penilaian atau evaluasi yang dilakukan   ini  atas permintaan dari Kementerian PAN dan RB.

   “Sebenarnya tahun lalu, dari Kementerian PAN dan RB langsung turun ke  kabupaten/kota untuk melakukan penilaian di seluruh Indonesia.  Tapi tahun ini, mereka ubah, karena mereka tidak mampu menjangkau   semua kabupaten kota seluruh Indonesia dalam setahun. Sehinga mereka minta  provinsi    untuk  bantu sehingga kami  hari ini turun ke Merauke,’’ kata Philipus   Ulukyanan kepada wartawan di sela-sela   penilaian  yang dilakukan di DPMPTSP   Kabupaten Merauke, Kamis (12/9). 

   Philipus mengungkapkan, dari 29 kabupaten/kota yang ada di Papua, baru 3 kabupaten/kota yang menerapkan    pelayanan publik  tersebut, yakni Kabupaten dan Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke. ‘’Kemungkinan   ketiga kabupaten/kota ini sebagai    pilot project di Papua,’’ jelasnya.    

    Sebelum melakukan  penilaian  ini,   ungkap Philipus Ulukyanan,  pihaknya  sudah menemui dan melaporkan kepada Sekda Drs Daniel Pauta  bahwa  pihaknya  akan melakukan penilaian secara obyektif dan tidak akan mengurangi  atau menambah  nilai dari hasil eveluasi  tersebut. 

   ‘’Kalau hasilnya  menyatakan bahwa  pelayanan  itu sudah baik, tapi kami  menilai kurang baik, maka itu akan   berpengaruh pada nilai pelayanan di Kabupaten Merauke. Begitu juga kalau kurang    lalu kami katakana baik  juga akan berpengaruh pada pelayanan publik di Merauke kepada masyarakat. Sehingga kami harus obyektif dalam penilaian  ini,’’  terangnya. 

  Secara garis besar untuk     DPMPTSP, lanjut  Philipus Ulukyanan, dari sisi gedungnya memang masih kurang  namun  untuk   sisi pelayanan  sudah  bagus.”Mudah-mudahan  tahun ini ada peningkatan mungkin menjadi B dari hasil penilaian tahun lalu yang    masih dapat nilai C. Ini tugas kita bersama karena kami provinsi juga punya tugas  pembinaan  untuk kabupaten/kota  yang ada di Papua,’’ tambahnya.   (ulo/tri)  

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: