Beranda UTAMA PAPUA Tim 61 Komitmen Kawal 9 Poin dari Presiden

Tim 61 Komitmen Kawal 9 Poin dari Presiden

0
TIM 61: Dari kiri ke kanan, Kepala Suku Besar Grime Nawa, Martinus Maware, Ketua Pemuda Adat Papua (PAP) Kristian Arebo, Ketua Tim 61 Pdt. Albert Yoku dan Ketua Barisan Merah Putih, Ramses Ohee memberikan keterangan pers di Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Jumat (20/9). (FOTO : Takim/Cepos)

JAYAPURA-Meskipun menuai pro kontra, namun 61 tokoh Papua yang melakukan pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara beberapa waktu yang lalu menyatakan akan mengawal ketat dan berkomitmen atas 9 poin persetujuan dari Presiden dalam pertemuan di Jakarta. 

Ketua Tim 61, Pdt. Albert Yoku mengatakan, beberapa poin penting yang harus diketahui masyarakat pasca kunjungan atau panggilan Presiden terhadap tim 61 ke Istana Negara beberapa waktu lalu.

Dikatakan, kedatangan 61 tokoh Papua ke Jakarta bukan atas inisitaif kepentingan pribadi. Tetapi atas undangan Presiden RI. Presiden menurutnya, mempunya hak preogratif untuk mengundang siapa saja ke Istana Negara.

“Kami bertemu dengan Presiden tidak ada tendensi dan kepentingan pribadi. Terkait 9 poin yang kami sampaikan itu untuk kepentingan masyarakat Papua,” tegas Pdt. Albert Yoku kepada awak media, Jumat (20/9). 

Diakuinya hal itu dinyatakan secara jelas dalam 9 pernyataan yang mengakomodir kepentingan masyarakat asli Papua. Bahkan Presiden RI sendiri yang menanggapi langsung akan menyediakan kesempatan bagi 1000 pemuda/i asli Papua untuk dapat berkarya di BUMN ternama di Republik Indonesia.

“Bapak Presiden RI peduli dan mengerti kebutuhan masyarakat Papua, sehingga beliau akan terus membangun Papua. Tidak hanya infrastruktur namun berusaha keras agar SDM di Papua terus maju sehingga kesejahteraan dapat dinikmati bagi seluruh lapisan masyarakat asli Papua,” jelasnya.

Sebagai orang tua, Pdt. Albert Yoku mengajak seluruh generasi Papua untuk mempererat persatuan dan kesatuan guna memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dikatakan, dari 9 poin yang diajukan oleh tim 61, satu poin yaitu evaluasi otonomi khusus (Otsus) tidak dijawab Presiden. Namun 8 poin  lainnya disetujui. “Kata presiden untuk evaluasi harus ada agenda khusus,” tuturnya. 

Mengenai adanya pihak-pihak yang menilai keberangkatan tim 61 berlebihan, bagi Pdt. Albert Yoku hal itu merupakan hal yang wajar. Namun  dirinya kembali menegaskan bahwa tidak ada kepentingan pribadi dalam tim 61.

Disinggung tentang 9 poin yang dimaksud, Pdt. Albert Yoku menyebutkan pertama pembangunan istana presiden di Papua. Kedua, pembangunan asrama nusantara bagi mahasiswa Papua di seluruh kota studi. Penerbitan Inpres untuk pengangkatan tenaga honorer di Papua, pembentukan lembaga adat anak dan perempuan Papua.

Poin selanjutnya, percepatan program pelapa ring timur Indonesia, penambahan 5 provinsi dari 2 provinsi yang sudah terbentuk  sesuai wilayah adat. Pembentukan Badan Nasional Urusan Papua untuk pejabat eslon 1 dan 2. Poin terakhir yang tidak dijawab Presiden yaitu usulan revisi UU Otonomi Khusus dalam Prolegnas 2020 mendatang.

“Dari 9 poin, 8 yang disetujui oleh Presiden. Kami berkomitmen untuk mengawal dan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menjalankan 8 poin yang disetujui tersebut demi kepentingan masyarakat Papua kedepan,” tegasnya.

Pihaknya berharap beberapa poin tersebut diharapkan menjadi salah satu jawaban atas semua persolan di Papua. Terutama menyangkut kesejahteraan, SDM dan yang lainnya.(kim/nat)

JAYAPURA-Acara doa bersama dan deklarasi pernyataan komitmen bersama, yang dilakukan Pemkot Jayapura bersama Forkopimda, paguyuban, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan se-Kota Jayapura dalam rangka merajut persaudaraan membangun Kota Jayapura sebagai rumah besar kita bersama, berlangsung lancar, aman, tertib dan damai, di lapangan Bola Lantamal X Jayapura, dipimpin Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, MM.,Kamis (19/9)kemarin.

 “Kita semua bersaudara yang muslim beribadah yang Hindu dan Budha beribadah kepada Tuhan, biarlah kita bersaudara, biarlah damai itu ada di Kota Jayapura ini yang kita cintai bersama, marilah kita bangun Kota Jayapura dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,”ungkapnya.

 Bagi yang terkena musibah anarkis, penjarahan pembakaran, tetap menjadi perhatian dan kepedulian pemerintah Indonesia, karena Presiden Jokowi telah memerintahkan Kementerian Sosial membantu dana Rp 1,2 miliar, untuk diberikan kepada pelaku usaha kecil yang terdampak pada demo anarkis ini, karena kiosnya terbakar atau di jarah. Bantuan ini tidak sedikitpun sedikitpun dipotong karena akan berikan sepenuhnya untuk memulihkan, untuk membantu meringankan yang terjadi kerusuhan.

 “Tuhan juga mengirimkan seorang orang yang baik hati dan dermawan Dato’Sri Tahir datang membawa uang di berikan kepada saya Rp 5 miliar dan saya akan berikan bantuan ini,”imbuh BTM.  Wali Kota juga mengaku, aparat Satgas BKO saat ini tidak akan dilakukan penarikan, karena pemerintah berharap bisa sampai akhir tahun dan terus dilakukan evaluasi.

 Sementara itu, Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav Urbinas mengakui, walaupun saat ini situasi Kamtibmas di Kota Jayapura sudah kembali normal, namun untuk masyarakat tetap diminta melakukan siskamling di daerahnya masing-masing, karena ini untuk membantu aparat juga. Disamping itu, dengan banyaknya Satgas BKO yang bertugas di Kota Jayapura, diminta untuk tetap bekerja dengan profesional dan ramah kepada masyarakat, jangan sampai brutal atau seenaknya. 

  Sekedar diketahui,  dalam deklarasi tersebut disepakati lima poin diantaranya sepakat untuk menjaga dan menciptakan Kota Jayapura yang aman dan kondusif, sepakat mengajak dan meminta warga masyarakat untuk membangun harmonisasi hubungan antar warga masyarakat, antar suku dan agama di Kota Jayapura, sepakat untuk tidak terprovokasi dengan situasi dan perkembangan atas berbagai peristiwa yang terjadi dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana, sepakat bahwa siapapun yang datang dan tinggal di Kota Jayapura harus menghormati, menghargai tatanan adat masyarakat Port Numbay, dan meminta aparat keamanan untuk memberikan jaminan keamanan bagi warga masyaraat dan penegak hukum. 

 Deklarasi tersebut dibacakan Ondoafi Kayo Pulau Tahima Soroma Frans Sibi, selanjutnya dilakukan penandatangan bersama antara paguyuban, Todat, Tomas, Tokoh pemuda dan lainnya. Turut hadir dalam acara itu, Kasdam XVII Cenderawasih, Wakapolda Papua, Wadantamal X Jayapura, Wakil Wali Kota Jayapura dan stakehoder lainnya.(dil/wen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here