BOVEN DIGOEL – Tim Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam) melakukan peninjauan lokasi pembangunan Pos Lintas Batas Negara PLBN) yang akan di bangun du Kampung Yetetkun, Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Kamis (17/10).
Setelah peninjauan lapangan tersebut kemudian dilakukan rapat evaluasi dipimpin Kolonel Inf Sugeng Hartono (Kepala Bidang Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam RI) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Dandim 1711/BVD Letkol Inf Candra Kurniawan, SE, di ruang Rapat Kodim 1711/Boven Digoel, Jumat (18/10).
Rapat ini dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil peninjauan lapangan yang dilaksanakan pada Kamis kemarin untuk memperoleh data faktual terkait persiapan pembangunan Pos Lintas Batas
Negara (PLBN) Yetetkun sebagai masukan bagi Menko Polhukam dalam rangka persiapan pelaksanaan Pembangunan PLBN di Kampung Yetetkun, Distrik Ninati, Boven Digoel.
Kolonel Inf Sugeng Hartono dalam kesempatannya mengemukakan, rapat ini perlu digelar untuk mengevaluasi apa-apa saja yang kurang dalam rencana pembangunan PLBN, dimana pembangunan PLBN ini melibatkan 20 dari 34 kementerian yang ada. Menurutnya, PLBN ini sebagai cikal bakal inti untuk pengembangan sektor ekonomi wilayah disamping sebagai akses dengan negara tetangga Papua Nugini juga lebih bagus, pertumbuhan ekonomi masyarakat diharapakan meningkat dengan adanya pembukaan jalan dan perkuatannya.
Kolonel Inf Sugeng juga mengatakan, pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat guna menyejahterakan masyarakat khususnya di Papua ini sudah sangat luar biasa, jadi kami minta peran serta semua elemen agar saling memperkuat, kita satu saudara yaitu NKRI, tidak ada masa lalu yang ada masa yang akan datang, jangan mau dipecah belah oleh negara-negara yang maunya memperkeruh suasana kita.
Wakil Bupati Boven Digoel H. Chairul Anwar, ST mengatakan, kalau kita lihat dari rapat evaluasi hari ini ada sedikit Miss komunikasi, sehingga itu yang harus dicari solusinya dan kita perbaiki bersama.
Wakil Bupati juga mengimbau, untuk masukan-masukan dari pemerintah daerah, dari Distrik dan masyarakat untuk dipertimbangkan agar pembangunan PLBN tidak ada kendala pada saat pelaksanaannya. (ulo/tri)
