Tinggal DPR Boven Digoel Belum Masukan Persetujuan

By

Terkait Pembentukan Provinsi Papua Selatan 

MERAUKE-Kendati pemekaran Provinsi Papua Selatan dan rencana pembentukan provinsi lainnya di Papua dan Papua Barat tidak menggunakan UU Nomor 32 tahun 2014 terkait Pemerintah Daerah, namun menggunakan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua jilid II, namun untuk persyaratan kelengkapan administrasinya tetap menggunakan PP 78. 

    Sekretaris Tim Bersama Pemekaran Provinsi Papua Selatan Drs. Alberth Rapami, M.Si,  ditemui Cenderawasih Pos disela-sela menerima Tim Pengkajian dan Penyusunan RUU PPS dari Sekjen DPR RI di Kantor Bupati Merauke, mengungkapkan,  bahwa sesuai syarat dari peraturan pemerintah (PP) 78 tersebut dimana  syarat administrasi  harus disiapkan oleh kabupaten yang menjadi  cakupan wilayah pembentukan  daerah otonom baru tingkat provinsi.

    Menurutnya, terkait dengan  syarat administrasi sehubungan dengan pembiayaan selama 2 tahun, 4 kabupaten  yang akan menjadi wilayah  cakupan Provinsi Papua Selatan yakni Mappi, Boven Digoel, Asmat dan Merauke   baik  bupati dan ketua DPRD sudah mengeluarkan keputusan. “Keputusan masing-masing sudah dikeluarkan dan telah disampaikan kepada tim pemekaran,” katanya. 

   Dikatakan, untuk kepala daerah ada 7 keputusan yang dikeluarkan, sementara 5 keputusan untuk DPR. “Sampai sekarang ini seluruh kabupaten sudah memasukan keputusan tersebut baik bupatinya maupun DPRnya. Kecuali keputusan dari DPR Boven Digoel. Tapi, dalam waktu dekat  DPR Boven Digoel akan memgeluarkan 5 keputusan tersebut,” terangnya. 

  Soal besarnya anggaran yang harus disiapkan oleh  masing-masing daerah selama 2 tahun, Albert Rapami menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut tidak disebutkan nominalnya. “Tapi hanya disebutkan kesanggupan untuk membiayai  DOB Provinsi Baru tersebut selama 2 tahun. Tapi, nanti tehnisnya akan dijabarkan  komitmen bersama,” tandasnya. (ulo/tri)  

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: