MERAUKE- Anggota Majelis Rakyat Papua Kelompok Kerja (Pokja) Agama melakukan sosialisasi sekaligus dialog dengan sejumlah tokoh dedominasi agama yang ada di Merauke terkait alokasi dana Otonomi Khusus 2 persen yang diterima Pemerintah Kabupaten Merauke setiap tahunnya di Swiss Belhotel Merauke, Jumat (7/11).
Tim Pokja Agama yang beranggotakan 2 rang diketuai Dorince Mehue, SE saat membuka kegiatan ini mengungkapkan, kegiatan ini digelar di 8 titik di Provinsi Papua yang dimulai dari Kabupaten Merauke. ‘’Dari 16 Anggota MRP Pokja Agama saat ini, tim kami bagi kedalam 8 kelompok yang akan datang di 8 titik yang dimulai dari Merauke,’’ kata Dorince Mehue. Menurutnya, dari seluruh kunjungan yang dilakukan tersebut, masalah yang diangkat dan dibicarakan bagaimana peningkatan spritualisme umat yang dimulai dari Kota Rusa Merauke.
‘’Mudah-mudahan apa yang kami bawa bisa bagikan sehinga kita semua satu kesatuan mengangkat hati kepada Tuhan dan memberikan jawaban sesuai kehendak Tuhan. Saya pikir, kita semua tahu bahwa hamba Tuhan punya air mata sudah kering. Itu kata-kata kami dan suatu waktu air mata itu entah kapan, Tuhan akan mengubahnya dari 5 wilayah adat ini akan mengalirkan mata air untuk memberikan berkat kepada seluruh umat yang ada di atas tanah ini ,’’ katanya. Menurut Dorince Mehue, bahwa sama dengan kaum perempuan Papua di Tanah Papua yang diberikan alokasi 2 persen dari dana Otsus yang diterima setiap daerah di Papua, maka Pokja keagamaan juga diberikan alokasi 2 persen dari dana Otsus tersebut.
‘’Ini perlu kami sampaikan meski kemungkinan dari kita sudah ada yang tahu bahwa untuk keagamaan dialokasikan 2 persen dari dana Otsus yang persen setiap daerah,’’ jelasnya. Dorince Mehue yang pertama kalinya datang ke Merauke mengaku terkagum-kagum denga anugrah yang diberikan Tuhan atas Merauke. ‘’Saya mengajak kita semua mengucap syukur diatas tanah ini dalam situasi apapun karena Tuhan kasih anugrah yang luar biasa untuk Merauke,’’ jelasnya. Pada kesempatan tersebut, ada peserta yang hadir dalam pertemuan ini menyatakan penolakannya terhadap rencana pemerintah melakukan pemekaran Provinsi Papua Selatan dengan alasan sumber daya manusia Papua khususnya bagian Selatan Papua yang belum siap. (ulo/tho)
