Titik Ibu Kota dan Lambang PPS Mulai Dibahas

By

MERAUKE –  Sejumlah hal penting terkait dengan pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) mulai dibahas dalam forum diskusi aliansi masyarakat Papua Selatan di Noken Sai Hotel Asmat, Merauke,  Jumat (27/6).  Tercatat 14 point penting yang dibahas dalam forum diskusi yang dibuka oleh Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT itu.

 Diantaranya terkait titik ibukota PPS, lambang daerah PPS, penyusunan grand desain dan master plan ibukota PPS, kegiatan persiapan pengucapan syukur atas ditetapkannya UU PPS, dan penjemputan caretacer, persiapan perangkat daerah PPS dan sebagainya.  Rektor Uncen DR. Apollo Safanpo, merupakan salah satu narasumber yang hadir dalam forum diskusi yang dipandu langsung Tokoh Selatan Papua, Drs Johanes Gluba Gebze. 

Sejumlah perwakilan dari 4 kabupaten di Selatan Papua hadir dalam pertemuan tersebut. Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT saat membuka  forum diskusi aliansi masyarakat Papua Selatan tersebut  menegaskan, beberapa hal diantaranya pertama soal kekompakan. ‘’Kita harus kompak menerima provinsi ini. Di beberapa pertemua, saya menyampaikan kepada pemuda saat itu bahwa Papua Selatan tidak mungkin kita tinggal terus seperti ini,”ungkapnya. 

Peperangan di Ukraina dan Soviet harus menjadi pelajaran bagi semuanya. Bahwa dunia ini sudah canggih dan tumbuh. 

“Kita boleh bilang bahwa kita punya hutan dan punya laut, tapi sesungguhnya sudah bisa ambil hasil laut dan hutan ini, by teknologi. Mungkin besok orang di laut ambil ikan pakai drone. Jadi kita harus tumbuh dan tidak bisa tinggal diam,’’ katanya. 

Karena itu, point pertama masyarakat yang ada di Selatan Papua harus kompak menerima pemekaran untuk maju. Karena salah satu alternatif kemajuan dimana pemerintah memberikan solusi lewat pemekaran.  Kedua, jika ada orang mengatakan bahwa dengan pemekaran akan terjadi genosaide, itu tidak. Karena sejak Merauke menjadi kota sampai sekarang orang Merauke, Muyu, Mandobo , Mappi dan Asmat tidak  punah. Tapi sekarang bisa jadi bupati,  rektor dan sebagainya.  

‘’Jadi dalam perkembangan dunia, kita tidak akan punah. Kita harus yakin kepada Tuhan Yesus, karena suku-suku  bangsa dalam Injil diutus oleh Tuhan. Jadi dengan pemekaran  ini, kita tidak mungkin punah,’’terangnya.  

 Bupati mengungkapkan, hasil pembicaraan dirinya dengan Mendagri Tito Karnavian pada Kamis malam, bahwa jika Juni ini pembahasan antara pemerintah dengan DPR RI cepat terkait dengan PPS dan 2 DOB tersebut maka nota keuangan akan masuk di APBN 2023.

‘’Itu kalau didorong sebelum Oktober, sehingga ini PR untuk kita semua. Nanti kita bicara dengan 3 pemerintah kabupaten untuk kita dorong lebih keras lagi agar realisasi RUU menjadi UU sebelum Oktober. Kalau kita tidak masuk dalam belanja 2023 dalam nota APBN, kita bisa mundur. Ini yang harus kita dorong secara bersama-sama,’bebernya.(ulo/tho)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: