Beranda UTAMA PAPUA Urus Kabupaten Saja Tak Becus, Jangan Mimpi Mekarkan Provinsi

Urus Kabupaten Saja Tak Becus, Jangan Mimpi Mekarkan Provinsi

0
Dr. Yunus Wonda ( FOTO: Gamel/Cepos)

JAYAPURA-Wakil Ketua I DPR Papua, DR Yunus Wonda meminta masyarakat Papua jangan hanya karena kepentingan tertentu akhirnya membawa nama Papua  ke pemerintah pusat  untuk selanjutnya menyampaikan aspirasi pemekaran.

  Saat ini diakui  dalam revisi Undang – undang Otsus yang dibahas dalam prolegnas salah satunya pasal 76 ayat 3 menyebut soal pemekaran bisa diambil alih oleh pemerintah pusat. Ini dianggap keluar dari konteks undang – undang Otsus  yang menyebutkan bahwa untuk aspirasi pemekaran melalui DPRP dan Majelis Rakyat Papua (MRP).

  Saat ini kata Yunus Wonda yang dibutuhkan masyarakat Papua bukanlah pemekaran karena sangat jelas ini hanya dimainkan oleh elit tertentu agar bisa kembali mencari keuntungan dibalik itu. “Orang Papua sudah paham bahwa persoalan pemekaran itu hanya memecah belah dan bukan solusi. Kalau selama ini orang menganggap pemekaran adalah solusi, itu salah sebab orang Papua semakin minoritas di atas tanahnya sendiri,” kata Yunus Wonda melaui ponselnya pekan kemarin.

  Karenanya untuk tokoh – tokoh yang berbicara pemekaran ia meminta untuk mengurus lebih dulu kabupatennya, apakah sudah betul atau belum.  Kalau kabupaten saja tidak becus janganlah bicara pemekaran provinsi karena pemekaran provinsi terlalu besar.  “Ukuran kabupaten itu bukan soal banyaknya mobil, banyaknya ruko, bukan itu, tapi bagaimana kehidupan masyarakat itu jauh lebih sejahtera, lebih maju dari sisi ekonomi, dari sisi SDM namun coba lihat ekonomi masyarakat di kampung seperti apa? Pakah sudah sejahtera?,” singgungnya.

   Yunus menyebut saat ini jumlah penduduk Papua sudah minoritas terutama Kabupaten Jayapura, Merauke, Timika, Sorong sehingga jangan membuat masyarakat menjadi lebih termarginal di atas tanahnya sendiri.

  “Pemerintah pusat juga stop mengundang orang  – orang yang mengatasnamakan tokoh. Jangan  membuat malapetaka untuk generasi berikut. Apalagi hari ini kami dengar ada undang – undang soal pemekaran yang diambil alih oleh pemerintah pusat dan ini menunjukkan pemerintah pusat tidak konsekuen, jadi sekali lagi pembangunan di Papua bukan soal uang, bukan soal pemekaran tapi bagaimana mengurus masyarakat tanpa dibalut kepentingan dan ambisi,” imbuhnya. (ade/tri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here