SENTANI-Warga di wilayah Lembah Grime yang merupakan wilayah hukum Polsek Nimboran menyesalkan aksi pembakaran Mapolsek Nimboran yang dilakukan sekelompok warga, Senin (2/8) lalu. Hal ini disampaikan warga dalam pertemuan dengan Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, Selasa (3/8).
Petrus Wouw salah seorang tokoh pemuda Distrik Nimboran mengaku menyayangkan aksi pembakaran yang dilakukan sekelompok warga terhadap Mapolsek Nimboran. Menurutnya apa yang dilakukan ini, tidak sesuai dengan norma adat yang berlaku di masyarakat adat setempat.
Dirinya juga meminta masyarakat khususnya para orang tua dan juga pihak adat untuk tidak tinggal diam menyikapi persoalan-persoalan sosial yang terjadi.
“Dengan adanya kejadian ini, kami sangat sesali. Ini sangat mencoreng nama baik kita masyarakat di lembah Grime Nawa. Jangan sampai anak buat kacau, buat masalah, kita malah diam. Kita harus turun sebelum petugas datang, harus bertanggung jawab. Minum boleh, minum itu urusan kamu, tetapi jangan bikin kacau terhadap orang lain, jangan bikin rusuh untuk orang lain. Tagih-tagih minta uang tidak dikasi, paksa,” tegasnya.
Sementara itu, Robert salah satu anggota keluarga mengatakan peristiwa yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat membakar Mapolsek Nimboran, murni dipicu kekesalan masyarakat.
Menurutnya, sebelumnya tidak ada peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Polisi terhadap masyarakat, sehingga insiden yang terjadi kemarin menyulut emosi warga.
“Polisi biasanya datang, peran keluarga dan bicara baik-baik. Tapi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Semua kekerasan, polisi itu adalah air yang datang menyiram api yang menyala. Tetapi tidak menutup kemungkinan polisi juga membela diri dalam kemungkinan bahaya,” tuturnya.
Diakuinya aksi masyarakat yang membakar Mapolsek Nimboran merupakan bentuk kekesalan masyarakat. “Karena kami berharap polisi merangkul bukan menembak,” pintanya.
Menanggapi hal itu, Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D Fakhiri mengatakan, tujuan kehadirannya di wilayah Polsek Nimboran itu dalam rangka ingin mendengar dan menyaksikan langsung terkait dengan peristiwa yang baru saja terjadi antara anggotanya dengan masyarakat setempat.
Dia mengaku mengapresiasi tanggapan masyarakat setempat yang telah memberikan dukungan penuh kepada pihak kepolisian dan menyesali aksi masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri membakar Mapolsek Nimboran.
“Semua mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda termasuk pemerintah juga sesalkan adanya tindakan pembakaran kantor Polsek Nimboran yang dilakukan oleh masyarakat,” katanya.
Kejadian kemarin menurut Mathius Fakhiri, tentunya menjadi bagian evaluasi menyeluruh bagi jajaran kepolisian khususnya dalam pelayanan terhadap masyarakat.
“Itu nanti pak Kapolres yang akan melakukan evaluasi. Termasuk bagaimana penanganan kemarin, prosedur penanganannya juga akan ditangani oleh Polres. Nanti Kabid Propam akan memberikan asistensi. Apa tindakan itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Polri kan bisa melihat dari sisi disiplin dan juga nanti pidana. Terkait dengan kasus sebelumnya, korban juga akan kita lihat dan kita proses, termasuk pembakaran kantor Polsek,” jelasnya.
Dalam pertemuan kemarin, Kapolda juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa persoalan yang terjadi bisa dilakukan dengan pendekatan atau langkah-langkah lain, atau istilahnya restorasi justice dalam penyelesaian perkara. Kendati demikian dia berharap agar penyelesaian persoalan ini bisa dilakukan melalui mediasi di antara kedua belah pihak.
“Mudah-mudahan ada titik temu antara masyarakat dengan kepolisian sehingga bisa menyelesaikan persoalan. Papua ini masih kental dengan bagaimana menyelesaikan persoalan secara budaya. Hukum itu bisa menjadi jalan terakhir, kalau bisa diselesaikan secara budaya, mudah-mudahan pendekatan hukum dan budaya ini bisa memberikan hasil yang baik antara baik kami dari pihak kepolisian maupun masyarakat,” tambahnya. (roy/fia/nat)
