Beranda JAYAPURA Wawali: Pembangunan Tiga Puskesmas Harus Selesai Sebelum 19 Februari

Wawali: Pembangunan Tiga Puskesmas Harus Selesai Sebelum 19 Februari

0
Wakil Wali Kota Jayapura Ir.H.Rustan Saru, MM., berbincang-bincang dengan Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Jayapura Yuli Rahman di Kantor Wali Kota Jayapura, Sabtu (16/1) lalu. ( FOTO:Priyadi/Cepos)

Desak Rekanan Tambah Tenaga Kerja, dan Tambah Jam Kerja

JAYAPURA- Wakil Wali Kota Jayapura Ir.H.Rustan Saru, MM.,mengatakan, pihaknya telah melakukan peninjauan pembangunan 3 Puskemas di Kota Jayapura yakni Puskesmas Jayapura Utara, Puskesmas Imbi dan Puskesmas Yoka termasuk melihat progress pembangunan rumah dinas petugas medis.

Dalam peninjauan tersebut progress fisik pembangunan 3 Puskesmas sudah mencapai 80 persen sehingga tinggal 20 persen lagi pembangunan fisiknya, dan waktu yang dibutuhkan tinggal 1 bulan lagi, karena batas kontrak perpanjangan sudah amandemen oleh Dinas Kesehatan dan rekanan sampai tanggal 19 Februari 2021 harus selesai karena ada perpanjangan kontrak.

  “Saya sudah tinjau di lapangan progress fisik pembangunan sudah 80 persen, yang jadi kendala pertama jumlah tenaga kerja yang kurang, jumlah bahan material yang tersedia juga terbatas, maka kita minta kepada rekanan terutama tenaga kerja harus ditambah, kedua harus tambah jam kerja atau dilakukan lembur, sehingga sisa waktu 1 bulan ini bisa dimaksimalkan, termasuk semua kebutuhan pekerjaan yang akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan ini kita minta diadakan untuk disiapkan saat dibutuhkan saat digunakan semua ada, inilah cara yang paling tepat untuk melakukan percepatan penanganan pekerjaan,’’jelasnya.

Disamping itu, Wawali sudah meminta rekanan, direksi dan konsultan untuk membuat rencana mingguan jadi sisa progres pembangunan sisa 20 persen bisa dibagi dalam 4 minggu untuk menuntaskan target pekerjaan, sehingga nanti bisa dilakukan evaluasi per minggu apakah bisa target bisa selesai per minggu untuk 4 minggu bisa selesai.

Diakui, karena sumber pembangunan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, maka jika sampai pekerjaan tidak selesaI 100 persen, maka pembayaran tidak diberikan secara full akan dipotong sesuai apa yang sudah selesai dibangun dan nanti rekanan akan diputus kontraknya.

  “Harapan kita dengan sisa waktu yang ada semua harus bekerja secara optimal, sehingga tidak ada teguran dari pusat karena bantuan DAK jika penyerapannya bisa maksimal maka dianggap pemerintah bisa bekerja secara maksimal, kalau tidak bisa terserap dengan baik tentu pemerintah pusat dalam memberikan DAK juga diperhitungkan,’’tegasnya.(dil/wen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here