Yang Diawasi Dewan Pelaksanaan Atas Perda

By

MERAUKE- Keluhan  DPRD Kabupaten Merauke melalui Ketua Komisi C terkait beberapa  tahun tidak lagi menerima  Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditanggapi  oleh Penjabat Sekda Kabupaten Merauke Ruslan Ramli, SE, M.Si.   

   Menurut Ruslan Ramli  bahwa yang diawasi  oleh dewan adalah   pelaksanaan atas Peraturan Daerah (Perda) APBD  yang ditetapkan  oleh dewan sendiri  setelah bersidang. ‘’Jadi  ini memang sedikit berbeda kita punya  presepsi. Fungsi  pengawasan itu jangan dimaknai pemeriksaan. Fungsi pengawasan   atas pelaksanaan peraturan  daerah. Kalau  buku APBD saya pikir teman-teman keuangan. Tapi, kalau DPA apakah ada kewajiban menyampaikan DPA. Sementara di  Perda APBD itu sudah ada di sana dengan penjabaran,’’ katanya.

   Menurut  Ruslan Ramli  yang juga menjabat sebagai kepala Bappeda Kabupaten  Merauke  ini bahwa DPA itu digunakan oleh pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatannya. ‘’Sekali lagi, tidak usah kita dikotomikan itu.  Fungsi  DPRD itu pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan  Daerah (Perda). Misalnya, jalan di Seringgu  dibangun.    Dewan bisa mengawasi apakah sudah dibangun. Tapi, kalau  menyangkut  tidak sesuai katakanlah tebal aspal dan lain-lain itu fungsi pemeriksaan. Karena itu, menurut saya, kalau Perdanya sudah diserahkan  dan APBDnya sudha diserahkan, disanalah dilihat.  Bisa SKPD   diundang dan hearing dan lain-lain. Proses APBD juga  kita behas bersama,’’ tandasnya.

    Ditanya    lebih lanjut buka APBDnya diberikan kepada Dewan, Sekda  mengatakan  bahwa seharusnya dikasih karena merupakan   produk  yang dibahas bersama antara eksekutif dan legeslatif.  (ulo/tri)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: