Yang Terjadi Adalah Miss Komunikasi

By

JAYAPURA – DPR Papua menyampaikan insiden dihentikannya Pdt Beny Giay dari Sinode Kingmi pada 16 Agustus lalu saat dilakukan rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidator presiden adalah miss komunikasi. Tak ada niat DPRP untuk menolak satupun masyarakat termasuk Pdt Beny Giay. Ini terjadi karena minimnya koordinasi antara Pdt Beny dengan secretariat DPRP. 

  “Sebenarnya yang kami lihat kedatangan Pdt Giay ini miss komunikasi. Seharusnya jika ingin datang untuk berdoa itu bisa disampaikan kepada secretariat DPR untuk selanjutnya disampaikan dalam agenda rapat atau pertemuan tersebut agar tak ada kesan dalam tanda kutip dewan menolak warga datang menyampaikan aspirasi,” kata Yonas Nusi kepada Cenderawasih Pos Rabu (18/8) di Waena. Ia menyebut jika niat untuk berdoa ini disampaikan dengan menyurat atau berkoordinasi lebih dulu tentu  insiden penghentian di  pintu masuk ini tidak akan terjadi. 

 “Soal pergumulan pimpinan sinode itu juga sama, kami juga menggumuli hal yang sama hanya saat itu agendanya adalah mendengarkan pidato presiden dan menjadi kewajiban menghormati acara tersebut yang dipimpin langsung oleh presiden satu tahun sekali,” jelas Yonas. Pdt Beny dan rombongan dihentikan adalah bagian dari protap dalam rangka rapat paripurna dimana setiap lembaga DPR pasti punya petugas keamanan yang melaksanakan pengamanan ketika dilakukan sidang atau rapat. 

 Karenanya sebagai anggota dewan Yonas menyampaikan permohonan maaf dan tidak melihat sedikitpun bahwa insiden ini bagian dari menolak aspirasi.  Ia meyakini Pdt Beny memiliki niat baik tapi hanya kurang koordinasi. “Saya mendukung niat tersebut untuk berdoa karena semua perjuangan memang harus dilandasi dengan doa namun tidak tepat jika kita menumbuhkan sikap saling mencurigai,” imbuhnya.

 Senada disampaikan Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda  yang menyampaikan bahwa DPR Papua tidak ada niat menghalangi Ketua Sinode Kingmi  untuk melakukan kegiatan ibadah di halaman Gedung DPR Papua. 

“Jadi, kami atas nama lembaga menyampaikan permohonan maaf, tidak ada faktor sengaja sedikit dari kejadian tersebut,” jelasnya. Disini Yunus Wonda juga meminta kepada aparat yang bertugas di DPR Papua untuk lebih fleksibel. Bila ada tamu sebaiknya berkoordinasi ke pimpinan atau secretariat untuk diputuskan apakah DPR Papua bisa menerima atau seperti apa. “Bila pimpinan mengatakan oke, kami menerima atau pimpinan DPR mengatakan kami tidak menerima. Ini harus dijaga hubungan ini,” ujar Yunus.

 Ini agar DPR tetap menjalankan fungsi menampung, mendengar dan menerima aspirasi tersebut untuk selanjutnya ditindaklanjuti. “Jangan terkesan DPR menutup diri dan tidak memberikan ruang kepada masyarakat,” pungkasnya. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: