Yunus Wonda : Pemekaran Ibarat Hilangkan Asap Tanpa Padamkan Bara

By

Dr Yunus Wonda(Foto: Gamel/Cepos)

JAYAPURA – Sorotan terkait pengesahan tiga calon provinsi di Papua oleh Baleg DPR RI terus bermunculan. Penasehat Fraksi Partai Golkar, Dr Yunus Wonda juga angkat suara. Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua I DPR Papua ini menganggap bahwa elit politik di senayan yang mengesahkan tiga DOB tersebut semua menutup mata dengan apa yang terjadi di Papua. Kata Yunus, Baleg, fraksi maupun anggota DPR utusan Papua tidak mendalami persoalan di Papua kemudian dengan mudahnya mengesahkan begitu saja.
Yunus menganggap DPR RI tidak peka dalam mengambil keputusan lebih pada kepentingan elit politik ketimbang kondisi riil di daerah. Ia menganggap seberapa banyak pemekaran tidak akan memberi jaminan bisa menyelesaikan persoalan Papua. “Saya melihat keputusan ini lebih pada tendensi politik ketimbang memperhatikan keadaan di Papua sendiri. Mereka katakan ini agar rakyat Papua sejahtera apakah itu betul,” sindir Yunus yang menghubungi Cenderawasih Pos, Jumat (8/4).
Dirinya beranggapan bahwa syukur jika setelah pemekaran kemudian situasi di Papua jauh lebih aman namun bila terjadi gejolak maka semua anggota DPR RI dan pimpinan Baleg yang toki palu harus bertanggungjawab.
Yunus menyampaikan ini bukan pada posisi alergi atau tidak suka dengan pemekaran namun keputusan pemekaran seolah – olah mengenyampingkan apa yang menjadi aspirasi yang disampaikan masyarakat selama ini. Menurut Yunus jika suara rakyat saja tidak di dengar lalu untuk apa wakil rakyat dihadirkan.
Hasil Baleg tersebut menurut Yunus akan dikembalikan kepada masyarakat untuk menilai bagaimana wakil mereka di senayan. “Jadi kami tidak bicara pemerintah (eksekutif) tapi DPR RI nya. Mereka turun ke Papua terkesan hanya simbolis saja tapi kembali tetap mendorong pemekaran dan tidak melihat kepentingan orang Papua secara keseluruhan yang akhirnya membuat orang Papua tersisih dan menjadi korban,” sindirnya.
Ia memprediksi situasi sosial dan ekonomi orang asli Papua akan sangat jomplang pada 10 atau 20 tahun mendatang dan niat untuk sejahtera diyakini makin sulit dicapai. Ia mengaitkan dengan pemekaran Papua Barat yang dulunya juga penuh kesan kepentingan politik yang akhirnya mencuat isu referendum meski akhirnya tetap disetujui. Namun kata Yunus saat ini bisa dilihat apakah dampak pemekaran Papua Barat membuat masyarakat disana sejahtera?. “Harusnya pusat menyelesaikan konflik dulu baru bicara pembangunan atau pemekaran. Papua bukan soal makan minum tapi ideologi. Hari ini pertumpahan darah terus terjadi tapi malah dikasi pemekaran. Grand desin pemerintah salah dalam memetakan persoalan Papua. Papua tidak akan aman sebab rakyat tidak pernah meminta pemekaran,” cecarnya.
Secara pribadi ia menyebut bahwa pemekaran ini lebih pada kepentingan politik yang salah satunya untuk meredam isu Papua merdeka. Tapi Yunus meyakini isu Papua merdeka tidak akan hilang sebab akar masalah di Papua bukan soal makan minum melainkan tentang ideologi mengingat dulu pulau ini dicaplok dengan kepentingan politik sehingga harus diselesaikan dengan politik. Lalu konflik yang berkepanjangan prediksinya hanya akan melahirkan sosok penerus pejuang kemerdekaan. Yunus mencontohkan Egianus Kogoya saat konflik Kelly Kwalik dan sekarang ia tumbuh kemudian memegang senjata. “Saya pikir yang dilakukan pemerintah pusat saat ini adalah hanya menghilangkan asap tanpa memadamkan api dan ini tidak akan menjadi solusi,” tutupnya. (ade/tri)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: